EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN PESISIR Kuasa, Akses, dan Tata Kelola

0 out of 5
0.00 (0 Ulasan)
5 Views
0 Sold

Judul: EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN PESISIR Kuasa, Akses, dan Tata Kelola

Penulis:
Muhammad Fardan Ngoyo
Putu Ananda Devi Nugraha
Hafid Sumarwadji
Adi Zulkarnaen
La Ode Muhammad Iksan Yusuf
Agung Raka Pratama

Editor:
I Made Jyotisa Adi Dwipatna

Rp90.000

Order via WhatsApp

Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk memperkaya pemahaman mengenai kompleksitas pembangunan wilayah pesisir yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga dengan relasi kuasa, distribusi akses, kepentingan antaraktor, kelembagaan, serta tata kelola pembangunan.
Wilayah pesisir merupakan ruang yang memiliki arti strategis bagi pembangunan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kekayaan sumber daya kelautan dan pesisir memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan, ekonomi lokal, pariwisata, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Namun, potensi tersebut berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kerentanan rumah tangga, ketimpangan penguasaan sumber daya, konflik kepentingan, degradasi lingkungan, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif pertumbuhan ekonomi. Di balik proses pembangunan terdapat relasi antara negara, pasar, masyarakat, dan berbagai aktor lainnya yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta kapasitas yang berbeda. Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki kuasa, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung dampak pembangunan menjadi penting dalam memahami dinamika pembangunan pesisir secara lebih utuh.
Perspektif ekonomi politik dalam buku ini digunakan untuk melihat pembangunan pesisir sebagai sebuah proses yang melibatkan interaksi antara kepentingan ekonomi, struktur kekuasaan, kebijakan publik, kelembagaan, dan kondisi sosial-ekologis. Pendekatan tersebut memungkinkan pembangunan pesisir dipahami secara lebih kritis, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan dan tata kelola memengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perhatian terhadap masyarakat pesisir menjadi semakin penting. Transformasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya kelautan perlu diiringi dengan upaya memastikan keberlanjutan ekosistem, memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Konsep blue economy, penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, pengembangan rantai nilai, serta tata kelola kolaboratif menjadi bagian penting dalam membangun arah pembangunan pesisir yang lebih berkelanjutan.
Buku ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam memahami pembangunan pesisir, sekaligus mendorong diskusi yang lebih kritis mengenai hubungan antara pembangunan, kekuasaan, akses, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Buku ini ditujukan tidak hanya bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti, tetapi juga bagi pemerintah, praktisi pembangunan, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN PESISIR Kuasa, Akses, dan Tata Kelola”