TURNING THE TIDE Membangun Nusa Tenggara Timur Melalui Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Kelautan, dan Perikanan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Deskripsi

Pesisir dan lautan Indonesia merupakan sumber makanan dan nutrisi, mata pencaharian, dan transportasi yang penting bagi masyarakat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Konsep pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang inklusif memiliki arti bahwa seluruh masyarakat, terutama masyarakat pesisir, terlibat dan mendapatkan manfaat. Pentingnya mengelola sumber daya pesisir dan laut dengan baik menjadi relevan dalam konteks ini, dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai sumber kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam tataran filosofis, terdapat tiga prinsip utama yang melandasi pengelolaan pesisir, kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan, yakni prinsip “Interconnectedness”, prinsip “Ethical Stewardship” dan prinsip “Sustainability”.
Kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terdapat 7 Undang- Undang, 14 PP, 1 Perpres serta beberapa permen dan peraturan lainnya menjadi rujukan regulasi kajian pengelolaan sumber daya pesisir dan laut terkait pembangunan. Dengan kebijakan ini, paling tidak tata kelola sumber daya pesisir dan laut sudah harus terintegrasi dalam operasionalisasi pembangunan seperti pemanfaatan sumber daya, tata ruang dan zonasi di pesisir dan laut.
Pengelolaan hulu-hilir secara terintegrasi dan berbasis kewilayahan (spasial) yang melibatkan multistakeholders dan multisektor untuk mewujudkan keseluruhan aspek dari pembangunan perikanan dengan akelerasi yang lebih cepat. Sejalan dengan ini, pengelolaan perikanan berkelanjutan terdapat tiga dimensi, yakni: (1) dimensi sumber daya perikanan dan ekosistemnya, (2) dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dan (3) dimensi kebijakan perikanan.