ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Konsep, Tata Kelola, Kelembagaan, Pelayanan Publik, Keuangan, Pembangunan, dan Akuntabilitas

0 out of 5
0.00 (0 Ulasan)
5 Views
0 Sold

Judul: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Konsep, Tata Kelola, Kelembagaan, Pelayanan Publik, Keuangan, Pembangunan, dan Akuntabilitas

Penulis:
Dr. Sri Yanti U.M. Armin, S.E., M.Si.

Editor:
Samid Saripi, S.S., M.Pd.

ISBN: 978-634-308-467-9

Cetakan Pertama: Agustus 2026

Rp80.000

Order via WhatsApp

Desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya wilayah administratif, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, prakarsa masyarakat, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadikan desa ruang terdekat antara negara dan masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik membutuhkan administrasi yang tertib, efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Administrasi desa mencakup perencanaan, kelembagaan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, data dan informasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban.
Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, aparatur pemerintah daerah, peneliti, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap tata kelola desa. Pembahasannya disusun secara terpadu dari konsep dasar hingga strategi masa depan pemerintahan desa.
Penyusunan buku memperhatikan perkembangan regulasi yang disebutkan dalam naskah sumber, termasuk perubahan kerangka pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Rujukan yang belum lengkap ditandai tanpa menambahkan data bibliografis yang tidak tersedia.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Konsep, Tata Kelola, Kelembagaan, Pelayanan Publik, Keuangan, Pembangunan, dan Akuntabilitas”