BUTUH PELAYANAN KB TAPI TIDAK TERLAYANI Teori dan Fakta

Buku ini ditulis menggunakan disertasi tersebut sebagai sumber utama penulisan. Walaupun ditulis pada beberapa waktu yang lalu, namun menurut penulis, isinya tetap relevan dan tetap bisa menjadi pembelajaran yang berharga, terutama dalam menentukan kebijakan terkait program Keluarga Berencana. Topik ini berawal dari kegelisahan penulis selaku pegawai/staff BKKBN, setiap kali mengikuti diskusi dan pertemuan yang membahas program keluarga berencana, baik di tingkat daerah maupun nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat seringkali menjadi sorotan, karena jumlah unmet need yang berfluktuasi sesuai SDKI 1991, 1994, 1997 dan 2002. Bahkan sesuai SDKI 2002 Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang “aneh” atau sering disebut “spesifik” karena mempunyai TFR yang lebih rendah dari rata-rata nasional, tetapi unmet need-nya lebih tinggi. Di lain pihak, desentralisasi program keluarga berencana pada awal tahun 2004, seharusnya direspons secara cepat oleh kabupaten/kota, dengan membentuk kelembagaan yang mengelola program keluarga berencana. Namun, sampai dengan Maret tahun 2007, tiga tahun setelah penyerahan, kelembagaan yang ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) baru tiga atau 33,33% dari kabupaten/kota yang ada.
Jumlah perempuan unmet need di era ini, masih tetap tinggi yang menunjukkan bahwa masih banyak terdapat perempuan yang membutuhkan kontrasepsi, namun tidak terlayani. Berawal dari kenyataan ini, pembahasan buku ini difokuskan pada dinamika berbagai variabel yang mempengaruhi sehingga perempuan unmet need ini tidak mendapatkan pelayanan keluarga berencana.