MENGURAI KEBIJAKAN PERIZINAN DAN INVESTASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Kebijakan perizinan dan investasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) memiliki peran strategis sekaligus tantangan yang kompleks. Kebijakan pengelolaan SDA kini bergerak dari paradigma exploitation-based menuju sustainability-based. Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penerimaan negara, melainkan juga memastikan keberlanjutan ekosistem, keadilan, serta partisipasi masyarakat.
Buku ini hendak membedah berbagai isu/persoalan terkait kebijakan perizinan dan investasi di sektor sumber daya alam. Topik yang diangkat diantaranya terkait: dinamika delegasi kewenangan pencabutan IUP oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, perizinan dan kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara, kajian terhadap perizinan berusaha sektor ketenagalistrikan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan usaha niaga gas bumi melalui Pipa, analisis dampak alih fungsi lahan hutan untuk kepentingan investasi, tinjauan yuridis pemanfaatan ruang pada perairan darat serta analisis yuridis skema New Gross Split dalam menjamin kepastian hukum investasi hulu migas di Indonesia.
Pada akhirnya dari berbagai isu/persoalan yang diangkat telah mendorong agar kebijakan perizinan berusaha dan investasi di sektor SDA harus berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi yang dirancang hendaknya tidak semata mempermudah investasi, tetapi juga memastikan adanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemerintah perlu memperkuat instrumen pengawasan serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses perizinan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, perizinan dan investasi bukan hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wahana untuk menjaga keberlanjutan bumi dan kesejahteraan generasi mendatang.