WHOLE OF GOVERNMENT (WoG) PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, dan Komitmen dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

0 out of 5
0.00 (0 Ulasan)
3 Views
0 Sold

Judul: WHOLE OF GOVERNMENT (WoG) PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, dan Komitmen dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penulis:
Ahmad Juliarso
Yaya Mulyana A. Aziz
Soleh Suryadi
Ginanjar Wira Saputra

Rp80.000

Order via WhatsApp

Buku ini membahas satu persoalan yang tampak teknis namun berakar dalam: mengapa pelayanan administrasi kependudukan di daerah, yang secara hukum telah dijamin dan secara prosedur telah lama terstandar, masih kerap terasa berat bagi warga yang mengurusnya.
Jawaban yang lazim diberikan berkisar pada kekurangan pegawai yang sedikit, perangkat yang usang, anggaran yang tidak mencukupi. Pelayanan administrasi kependudukan tidak diselenggarakan oleh satu instansi, melainkan oleh sebuah rantai yang membentang dari pengurus rukun tetangga, melalui kantor desa dan kelurahan serta kecamatan, hingga dinas yang berwenang menerbitkan dokumen. Setiap simpul dalam rantai itu berada di bawah otoritas dan sumber pembiayaan yang berbeda, dan tidak satu pun di antaranya dapat memerintah yang lain. Persoalan mutu layanan, dengan demikian, lebih tepat dibaca sebagai persoalan hubungan antarsimpul daripada sebagai persoalan kinerja satu kantor.
Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian, memiliki peran penting dalam menjamin kepastian identitas hukum warga negara serta mendukung akses terhadap berbagai layanan publik. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fragmentasi kewenangan antarinstansi, keterbatasan integrasi data, prosedur birokrasi yang kompleks, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan. Kondisi tersebut menuntut pendekatan tata kelola pemerintahan yang mampu menyatukan sumber daya, kebijakan, dan komitmen lintas sektor.
Buku ini membahas pendekatan Whole of Government sebagai strategi untuk memperkuat kolaborasi dan keterpaduan antarorganisasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan di tingkat daerah. Pendekatan ini menekankan pentingnya meninggalkan pola kerja sektoral yang terpisah menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat proses pelayanan, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pembahasan mencakup konsep dasar WoG, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, peran kelembagaan, pembagian kewenangan, serta hubungan kerja antara perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
Buku ini ditujukan bagi aparatur pemerintah daerah, pejabat dan pengelola administrasi kependudukan, akademisi, mahasiswa administrasi publik, peneliti kebijakan, serta praktisi tata kelola pemerintahan. Dengan menggabungkan perspektif kelembagaan, manajemen pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, dan transformasi digital, buku ini diharapkan menjadi referensi dalam merancang serta mengevaluasi model penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terpadu. Pada akhirnya, penerapan pendekatan Whole of Government diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih sederhana, cepat, akurat, inklusif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “WHOLE OF GOVERNMENT (WoG) PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, dan Komitmen dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah”